SOLID GOLD | EU Kekang Ekspor Minyak Sawit

SOLID GOLD - Indonesia Dan Malaysia Tentang Keras Resolusi EU Yang Kekang Ekspor Minyak Sawit

SOLID GOLD LAMPUNG - Bagian utama dari kekhawatiran tentang resolusi Eropa adalah bahwa kawasan ini sering dipandang sebagai trend setter dalam makanan dan gizi, kata Mah. Sebagian besar anggota Parlemen Eropa yang mendukung resolusi mengenai standar lingkungan yang lebih ketat mungkin memiliki sedikit pengetahuan tentang minyak kelapa sawit, kata Mah. Itu memicu undangan ke regulator dan anggota parlemen untuk berkunjung.

“Kita perlu mengupayakan lebih banyak dari mereka untuk datang ke Malaysia untuk melihat sendiri. Mereka yang datang ke Malaysia selalu kagum dan kaget saat melihat bahwa kita benar-benar menjaga lingkungan, “kata Mah. “Seseorang berkomentar bahwa ketika dia melihat ke bawah dari pesawat, dia melihat bahwa sebenarnya ada hutan dan tanaman hijau. Persepsinya adalah bahwa di sini kita membakar dan menghancurkan semua hutan. Itu persepsi yang sangat salah. “

Meski begitu, sementara Mah mengatakan Malaysia siap untuk melakukan pembalasan jika resolusi tersebut diimplementasikan, negosiasi terus berlanjut. Program sertifikasi negara tersebut, Malaysian Sustainable Palm Oil, akan dibuat secara wajib untuk semua petani dan perkebunan mulai tahun depan.

“Ini adalah pertempuran yang sedang berlangsung,” kata Mah. “Kami berharap yang terbaik, tapi kami siap.”

Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan Presiden Indonesia Joko Widodo minggu ini akan membahas kekhawatiran bahwa sebuah resolusi yang disahkan oleh Uni Eropa pada bulan April menyerukan agar standar lingkungan yang lebih ketat untuk minyak kelapa sawit dapat merugikan industri ini. Kedua negara adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia, menyumbang 85 persen pasokan.

SOLID GOLD

“Jika resolusi tersebut mempengaruhi ekspor kita, ini akan menjadi pukulan besar,” kata Mah Siew Keong, Menteri Industri dan Komoditas Perkebunan Malaysia, dalam sebuah wawancara di Kuala Lumpur. “Segala bentuk diskriminasi tidak dapat diterima, dan kita akan dipaksa bertindak jika ditegakkan untuk melindungi kepentingan kita sendiri.”

Resolusi yang tidak mengikat oleh Parlemen Eropa mendesak badan eksekutif blok tersebut untuk meningkatkan upaya pencegahan deforestasi sebagai akibat produksi minyak kelapa sawit. Ekspansi perkebunan di kedua negara telah melihat petani dituduh secara ilegal menggunakan metode tebang-dan-bakar untuk membersihkan lahan, menghancurkan hutan hujan dan habitat bagi hewan, dan menyebabkan kabut parah yang bisa menyelimuti bagian Asia. Indonesia telah mengatakan siap untuk melakukan pembalasan terhadap upaya lebih lanjut untuk mengekang ekspor minyak kelapa sawit tersebut.

Uni Eropa adalah tujuan ekspor terbesar Malaysia, terhitung sekitar 13 persen dari pengiriman minyak kelapa sawit dan produk-produk tambahan yang terbuat dari kelapa sawit tahun lalu, menurut Malaysian Palm Oil Board. Sekitar 90 persen ekspor biodiesel Malaysia juga masuk ke Eropa.

Mah bertemu dengan 18 duta besar Eropa pada hari Senin, menurut sebuah pernyataan dari kementerian tersebut. Pejabat Uni Eropa berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan dari negara-negara penghasil minyak kelapa sawit dan resolusinya sedang dilakukan melalui komisaris Eropa dan Dewan Eropa sebelum ada tindakan legislatif yang diusulkan, pernyataan tersebut mengutip pernyataan Maria Castillo Fernandez, duta besar dan ketua delegasi EU ke Malaysia.

SOLIDGOLD

Presiden Indonesia telah meminta Uni Eropa untuk mengakhiri diskriminasi terhadap kelapa sawit karena merugikan kepentingan ekonomi. Minyak sawit adalah komoditas ekspor nomor satu di negara itu ke UE, mewakili 49 persen impor kawasan tersebut, menurut UE. Industri ini membantu mengurangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan pembangunan dan mengembangkan ekonomi inklusif, menurut Widodo.

Petani adalah kelompok yang paling rentan, menurut Mah. Di Malaysia, ada sekitar 650.000 petani kecil yang bergantung pada kelapa sawit sebagai jalur kehidupan ekonomi dan kementerian tersebut memperkirakan ada 3 juta pekerja yang terlibat secara langsung dan tidak langsung di industri ini. Sementara sebagian besar perusahaan perkebunan yang terdaftar besar mendapat sertifikasi dari Roundtable on Sustainable Palm Oil, kriteria keberlanjutan yang ketat akan “sangat merugikan” bagi petani kecil, katanya.

Industri kelapa sawit komersial Malaysia dimulai pada tahun 1917, dengan perluasan didukung sebagai bagian dari tindakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan hasil pertanian. Perkebunan kelapa sawit mulai mengganti karet dari tahun 1961 dan menjadi komoditas utama ekonomi Malaysia pada tahun 1989. Dari sisi ekspor neto, minyak sawit melebihi minyak mentah dan elektronik, Mah mengatakan, dan merupakan 4,3 persen produk domestik bruto.
SOLID GOLD
Sumber : Vibiznews

PT SOLID GOLD BERJANGKA | Dasar Hukum hari Pahlawan

PT SOLID GOLD BERJANGKA - DASAR HUKUM Pada Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Hari Pahlawan

PT SOLID GOLD BERJANGKA LAMPUNG - Berikut Adalah Landasan-landasan hukum yang menaungi Hari Peringatan Hari Pahlawan Nasional Indonesia.

1. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar,Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
6. Keputusan Presien RI No. 316 Tahun 1959 tentang Hari - hari Nasional yang bukan Hari Libur.
7. Keputusan Presiden RI Nomor : 227 tahun 1963 tentang Peraturan Pahlawan Kemerdekaan Nasional.
8. Keputusan Presiden RI Nomor : 228 Tahun 1963 tentang Peraturan Tata Cara Penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional.
9. Keputusan Presiden RI Nomor : 65 Tahun 1999 tentang Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/ Pemerintah Asing / Pimpinan Organisasi Internasional.
10. Keputusan Presiden RI Nomor : 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
11. Surat Menteri / Sekretaris Negara Nomor : B-329 / M-SESNEG / 8 / 74 tanggal 12 Agustus 1974 perihal Pelimpahan Pimpinan Pengendalian Peringatan Hari Pahlawan.
12. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : HUK.3-48/108 Tahun 1975 tanggal 14 Juni 1975 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan 10 November yang pertama kali dilaksanakan oleh Departemen Sosial RI.
13. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Menteri Sosial Nomor : 11 Tahun 1975, Nomor : 6/4/1975 dan Nomor : HUK/3-1-26/56 tanggal 29 April 1975 tentang Ziarah ke Taman Makam Pahlawan serta Museum-museum ABRI maupun Sipil bagi Pelajar dan Pramuka. Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan 2017 3
14. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 22/HUK/1997, tanggal 13 Mei 1997 tentang Pembinaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kepeloporan.
15. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI.
16. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 92/HUK/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Panitia Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2017.
17. Telex Menteri Luar Negeri RI Nomor : B-08084/KEMLU/170927 tanggal 27 September 2017 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Peringatan Hari Pahlawan 2017
18. Telex Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 003.1/4121/Polpum tanggal 12 Oktober 2017 tentang  Peringatan Hari Pahlawan di Daerah.
PT SOLID GOLD BERJANGKA

Sumber : K2KS KEMENSOS